Kenaikan Harga BBM Tokoh Agama Perlu Sikapi Kesulitan Umat
Jakarta, Kompas – Berbagai kesulitan ekonomi dan sosial yang menyertai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak harus segera disikapi oleh para tokoh agama. Kurangnya perhatian para pemimpin agama terhadap permasalahan umat dapat menimbulkan konflik sosial dan mengendurnya keyakinan terhadap sistem keberagamaan.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Wahid Institute Ahmad Suaedy dan Wakil Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace M Imdadun Rahmat secara terpisah di Jakarta, Selasa (27/5).
Menurut Suaedy, para pemimpin agama harus memberikan respons radikal atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka harus mendesak pemerintah agar mengubah sistem ekonomi yang bergantung kepada asing menjadi sistem ekonomi yang berkemandirian dan berkeadilan.
Pemimpin agama juga harus mendorong umatnya yang berasal dari kelompok ekonomi bawah agar kreatif dan mampu mencari jalan keluar atas kebijakan negara yang memiskinkan masyarakat itu. Sementara itu, bagi kelompok menengah-atas, solidaritas mereka harus terus digugah agar lebih peduli sesama.
“Masyarakat harus diajak merestrukturisasi kebutuhannya sembari meningkatkan porsi kepedulian atas kelompok masyarakat yang lebih menderita,” kata Suaedy.
Imdadun menambahkan, desakan tokoh agama ini bukan hanya persoalan mengapa harga BBM dinaikkan, tetapi gugatan atas ketidakberdayaan negara dan ketidakmampuan negara mengantisipasi gejolak kenaikan harga minyak dunia.
Tokoh agama juga harus mampu mengendalikan umatnya. Namun, hal ini bukan berarti dengan “meninabobokan” mereka untuk cuma bersabar. Umat harus diajak agar tetap tegar dan tidak lepas kendali serta terlibat amuk massa akibat beban ekonomi yang mengimpit mereka.
“Tokoh agama selalu diposisikan sebagai ‘pemadam kebakaran’ atas kebijakan negara. Namun, mereka tidak pernah diajak menentukan sebuah keputusan negara,” kata Imdadun.
Jika pemimpin agama abai dengan berbagai persoalan riil yang dihadapi umat, hal itu dapat membuat negara semakin bebas membuat kebijakan yang tidak memihak rakyat. Sebaliknya, masyarakat semakin apatis dengan pemerintah dan lingkungannya.
Kurangnya upaya para pemimpin agama untuk menjawab persoalan umat juga dapat mengendurkan kepercayaan umat terhadap sistem keberagamaan yang ada. “Sistem keberagamaan yang tidak mampu menjawab sistem sosial yang ada dapat membuat umat meninggalkan sistem agama,” kata Suaedy.
Imdadun berharap tokoh agama lebih peduli dengan persoalan riil umat daripada terlibat kegiatan politik praktis. Tanggung jawab ulama bukan hanya menjaga moral umat, tetapi juga harus membentengi umat dari hal-hal yang dapat merusak moral, seperti kemiskinan dan kebodohan. (MZW)
(Kompas, 28/5/2008)
